KemenkopUKM dan LPDB-KUMKM Rancang Solusi Dari Masalah Pakan Ternak KPBS Pangalengan

Bandung – Pasokan pakan terutama hijauan bagi peternak sapi perah skala rakyat, menjadi persoalan klasik yang tak kunjung menemukan solusinya. Selama ini, peternak mengandalkan hijauan liar yang ada sekitar peternakannya. Tergerusnya tegalan, kebun, bukit untuk area pemukiman, semakin mempersulit peternak dalam mendapatkan hijauan.

Hal itu menyeruak dalam diskusi antara Kementerian Koperasi dan UKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat, dan Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, di Kab. Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/6).

“Kami akan melakukan mediasi dengan memanfaatkan jejaring BUMN, termasuk PTPN VIII dan Perhutani, untuk menjawab kebutuhan akan pakan ternak tersebut,” ucap Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Agus Santoso, yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Di acara yang dihadiri oleh Dewan Pengawas dan seluruh Direksi LPDB-KUMKM, Agus menyebutkan bahwa langkah tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan hijauan pakan sepanjang tahun dan pengembangan usaha sapi perah yang berkelanjutan, sekaligus menuju dimulainya industri silase.

Agus mengakui, potensi sapi perah di Jawa Barat sangat besar, tapi masih terbentur masalah terbatasnya lahan untuk pakan ternak. “Koperasi berbasis pertanian juga bisa menjadi solusi bagi pakan ternak sapi. Atau kerjasama antar wilayah. Misalnya, dengan Natuna dan Lampung, yang banyak memproduksi jagung,” terang Agus.

Terlebih lagi, lanjut Agus, mengembangkan koperasi sektor riil, khususnya pangan, telah menjadi fokus program KemenkopUKM di tahun 2021. Bahkan, itu seiring dengan amanat Presiden RI yang membidik program ketahanan pangan, pembangunan desa hutan, dan sertifikasi lahan rakyat.

Agus menekankan bahwa KemenkopUKM tahun ini terus mendorong pengembangan peternakan sapi perah, termasuk membangun offtaker susu. “Ada sekitar 58 koperasi ternak sapi yang sudah dibiayai LPDB-KUMKM,” imbuh Agus.

Di samping itu, kata Agus, pihaknya juga akan berupaya melakukan konsolidasi lahan untuk menanam jagung dan pakan hijau lainnya. “Kita bisa dorong untuk mengubah pola tanam jagung untuk pakan ternak sapi,” tandas Agus.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menambahkan, pihaknya tengah meng-arrange kerjasama dengan Perhutani dan PTPN VIII untuk memanfaatkan lahan-lahan mereka yang tidak produktif untuk ditanami hijauan pakan ternak. “Kita juga sedang merancang kerjasama dengan pihak lain yang lokasinya tidak jauh dari KPBS Pangalengan,” imbuh Supomo.

Di samping itu, Supomo juga mendorong agar koperasi memanfaatkan tanaman jagung usia dua bulanan yang banyak diproduksi di Pangalengan, kemudian di fermentasi menjadi pakan ternak. “Kita akan pantau terus masalah pakan ternak tersebut,” tegas Supomo.

Hanya saja, Supomo menyebutkan bahwa untuk daerah tinggi seperti Pangalengan, pada saat musim hujan, tanaman hijau disana cukup melimpah. “Saat masuk musim kemarau, harus dibikin silase yaitu pakan ternak yang bisa diawetkan,” tukas Supomo.

Tak hanya itu, Supomo juga menjabarkan bentuk pendampingan lain yang dilakukan LPDB-KUMKM. Yakni, pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dengan melakukan peremajaan populasi sapi. Begitu juga dengan tambahan nutrisinya. “Sehingga, yang kita targetkan itu adalah produksi perhari perekor,” kata Supomo.

Bagi Supomo, kalau sudah ditingkatkan, maka otomatis kesejahteraan para peternak juga akan turut meningkat. “Otomatis juga volume yang dikelola koperasi akan meningkat. Rentetannya seperti itu,” ujar Supomo.

Menurut Supomo, jika menambah populasi sapi, maka otomatis pakan hijauan akan kurang. Maka, peremajaan ini dalam arti sapi yang sudah tidak produktif (laktasi 10x) sudah harus diganti. “Itulah yang kita biayai,” ucap Supomo.

Maka dari itu, LPDB-KUMKM akan mendampingi dan membiayai sisi hulunya. “Masalah hilirnya, KPBS Pangalengan sudah lengkap. Mereka sudah memiliki offtaker dan ada industri pengolahan susu. Ini yang kita namakan koperasi bertumbuh secara by-design,” ujar Supomo.

Layanan Digital

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum KPBS Pangalengan Aun Gunawan mengakui, masalah pakan menjadi persoalan yang paling berat di sapi perah. Dimana peternak tidak bisa menambah populasi dan meningkatkan produktivitas sapi karena persoalan di pakan, terutama hijauan.

“Kami sebagai bagian dari peternak sapi perah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, punya harapan besar kerjasama itu bisa terwujud. Diharapkan kerjasama ini nantinya mengarah ke industri silase pakan ternak,” urai Aun.

Aun meyakini, jika masalah pakan ternak yang dirasakan seluruh koperasi peternakan sapi di Indonesia segera teratasi, target 40% produksi susu nasional bisa terealisasi.

“Saat ini, produksi susu nasional baru mencapai 22%, sedangkan 78% sisanya masih impor,” tukas Aun seraya menyebutkan, KPBS Pangalegan telah mendapatkan pinjaman dari LPDB-KUMKM pada 2020 sebesar Rp15 miliar yang akan disalurkan kepada para anggotanya.

Saat ini, KPBS Pangalengan memiliki anggota sekitar 2.600 peternak dengan populasi sapi perah sekitar 14 ribu ekor dan sekitar 7.000 ekor merupakan sapi indukan. Adapun produksi susu segar di kisaran 75-78 ton perhari.

“Kami berharap, lokasi pengembangan pakan ternak ini dekat dengan peternak supaya mengolahnya gampang dan biaya transportasinya minim. Juga, perlu kerja keras semua pihak untuk menyosialisasikan produk silase ini agar ketika peternak melihat, merasakan, dan menikmati hasilnya mereka bisa percaya,” terang Aun.

Aun menjelaskan, KPBS merupakan koperasi susu yang mempunyai pengolahan turunan yang berbentuk industri. “Kami punya pabrik pengolahan pasteurisasi, yoghurt, keju mozzarella. Sebanyak 20% susu dari kami telah diolah sendiri di industri milik kami sendiri,” kata Aun.

Susu KPBS juga, kata Aun, dipasok ke Frisian Flag dan PT Ultrajaya. Kedua perusahaan menjadi mitra KPBS yang saling menguntungkan sejak dulu.

Lebih dari itu, KBPS merupakan koperasi yang memiliki penerimaan susu digital dari peternak yang telah dilakukan empat tahun yang lalu. “Kami mendapat bantuan dari negeri Belanda, percontohannya. Sistem penerimaan susu ini namanya MCP (Milk Collection Point) atau titik penerimaan susu,” ucap Aun.

MCP dilengkapi komputer, mesin pendingin, dan timbangannya langsung. Anggota cukup bawa susu dan kartu barcode. Sistem MCP Mobile dapat diinstall pada smartphone para anggota untuk mempermudah anggota untuk melihat langsung hasil penyetoran susu.

“Jadi, di sebuah alat ditap, maka muncul nama peternaknya nomor id sekian. Susunya ditimbang, konek langsung dengan komputer kami di kantor,” pungkas Aun.

Bandung, 25 Juni 2021
Humas LPDB-KUMKM
www.lpdb.id

Berita Lainnya

JAKARTA – Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) menambah pengajuan dana…
Jakarta - Upaya Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan…
Jakarta - Peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan…

Blog

MedanBisnis--Jakarta. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM menggandeng Koperasi Pengangkutan…
JAKARTA - Untuk memenuhi kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat…
BISNIS.COM, JAKARTA--Lembaga Pengelola Dana Bergulir memberi kesempatan kepada  koperasi…

Pengumuman

Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53
Jakarta 12770 – Kotak Pos 4370
Telp. 021-7901440, 7990756
Fax. 021-7989746

Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53
Jakarta 12770 – Kotak Pos 4370
Telp. 021-7901440, 7990756
Fax. 021-7989746

© Copyright 2020  – All Rights Reserved