Koperasi Jadi Fokus

Sidoarjo, Kompas – Sadar koperasi menjadi program 100 hari Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabinet Indonesia Bersatu II. Adapun untuk sektor perikanan disarankan agar program utama fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Alasan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan menetapkan sadar koperasi sebagai program utama karena koperasi menjadi pilar ekonomi yang paling banyak memberikan kontribusi untuk mengatasi pengangguran.

Guna mencapai hal itu, Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM menyalurkan bantuan kepada 41 lembaga pendidikan pedesaan. Dana itu dimanfaatkan untuk mengelola tempat praktik kegiatan usaha (TPKU) di wilayah Indonesia timur. Penyerahan dana Rp 200 juta untuk setiap lembaga pendidikan itu dilakukan di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (7/11).

Selain pemberian dana kepada lembaga pendidikan, juga diberikan dukungan permodalan kepada sembilan koperasi primer di Jatim total Rp 2,65 miliar.

Menurut Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM Neddy Rafinaldy Halim, bantuan diberikan kepada TPKU bidang konfeksi, bengkel elektronik, bengkel sepeda motor, dan percetakan.

Bantuan permodalan kepada koperasi primer, kata Direktur Utama LPDB Fajar Sofyar, baru kali ini dilakukan. Selama ini bantuan diberikan kepada lembaga keuangan, seperti Bahana Artha Ventura dan PTPN.

Program perikanan

Untuk sektor perikanan, Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menyarankan agar Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dalam 100 hari program kerjanya fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan.

Untuk itu, lanjut Arif, setidaknya ada tiga agenda pokok yang harus dijalankan. Pertama, mengembangkan lembaga pembiayaan perikanan nonbank untuk usaha perikanan berskala mikro. Program pemerintah, kredit usaha rakyat (KUR), belum mampu menjangkau sentra produksi perikanan dan tidak cocok dengan karakteristik usaha kecil perikanan.

”KUR masih mengacu pada mekanisme perbankan konvensional. Fleksibilitasnya rendah. Ini, misalnya, sulit bagi bank pelaksana memberikan pelayanan malam hari, memberikan pinjaman kurang dari satu tahun, dan pengembalian bersifat harian. Padahal, itu yang dibutuhkan nelayan,” kata Arif yang juga dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Kedua, nelayan dan pembudidaya ikan membutuhkan jaminan harga ikan, diversifikasi teknologi dan usaha, serta perbaikan infrastruktur.

Ketiga, Arif menyarankan, meningkatkan perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. ”Yang terpenting adalah perlindungan terhadap akses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya,” ujarnya. (OSA/ELY)

Berita Lainnya

Pekalongan - Upaya menindaklanjuti atas dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi…
JAKARTA: Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan tidak…
JAKARTA : Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Negara…

Blog

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan…
JAKARTA - Pemerintah berencana akan mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres)…
MedanBisnis--Jakarta. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM menggandeng Koperasi Pengangkutan…

Pengumuman

Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53
Jakarta 12770 – Kotak Pos 4370
Telp. 021-7901440, 7990756
Fax. 021-7989746

Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53
Jakarta 12770 – Kotak Pos 4370
Telp. 021-7901440, 7990756
Fax. 021-7989746

© Copyright 2020  – All Rights Reserved