Menegkop Tidak Agendakan Bank UMK

JAKARTA: Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan tidak mengagendakan perubahan fungsi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menjadi bank usaha mikro kecil (UMK).

Sjarifuddin Hasan mengatakan terlalu idealis jika dalam waktu dekat LPDB dijadikan bank seperti halnya operasional Grameen Bank di Bangladesh yang melayani khusus pelaku usaha mikro.

“LPDB untuk sementara akan tetap dengan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan untuk permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (KUMKM). Itu yang terpenting,” tukas Sjarifuddin Hasan, Rabu.

Dia melihat fungsi dan peranan LPDB yang berada di bawah koordinasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM, sebagai lembaga penyalur dana stimulus kepada pelaku sektor riil agar lebih eksis dalam bidang usaha masing-masing.

Setelah sumber permodalan KUMKM bisa terlayani oleh LPDB, satu saat memang harus ada perhatian meningkatkan perekonomian kelompok tersebut. Di situlah konsentrasi instansi itu dengan perannya sebagai pembina dan pemberi stimulus.

Oleh karena itu, Sjarifuddin mengharapkan LPDB bisa sukses menjalankan peranannya. Setelah itu KUKM bisa beralih dari layanan LPDB untuk menjadi debitur bank sesuai dengan peraturan bisnis perbankan.

“Mendirikan bank itu tidak mudah, apalagi menjadi lembaga perbankan seperti halnya Grameen Bank di Bangladesh. Sepertinya terlalu idealis mendirikan Bank UMK maupun mengacu pada pola Grameen Bank,” ujar Sjarifuddin.

Persiapan pendirian bank, termasuk Bank UMK, katanya, cukup rumit, karena perlu diciptakan infrastruktur, networking, teknologi, SDM maupun permodalan hingga persyaratan lain dari Bank Indonesia.

Dia tidak menyangkal bahwa mendirikan bank UMK adalah ide yang bagus, akan tetapi real busisness-nya juga harus dipikirkan. Sebab, yang membutuhkan dana bergulir kelolaan LPDB, bukan hanya satu provinsi.

Sebelumnya kehadiran LPDB sempat jadi kontroversi karena hanya melayani KUMKM yang bankable. Syarat ini menyudutkan pelaku usaha skala mikro karena harus mempersiapkan persyaratan layaknya perbankan.

Oleh Mulia Ginting Munthe
Bisnis Indonesia

Berita Lainnya

Dalam meningkatkan penyaluran dana bergulir di Provinsi Jawa Barat,…
JAKARTA – Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) menambah pengajuan dana…
Pasuruan - Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana…

Blog

Tanjungpandan-Sosialisasi dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi…
BISNIS.COM, JAKARTA--Lembaga Pengelola Dana Bergulir memberi kesempatan kepada  koperasi…
SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Tingginya angka perekonomian di Sumsel ternyata salah satunya…

Pengumuman

Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53
Jakarta 12770 – Kotak Pos 4370
Telp. 021-7901440, 7990756
Fax. 021-7989746

Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53
Jakarta 12770 – Kotak Pos 4370
Telp. 021-7901440, 7990756
Fax. 021-7989746

© Copyright 2020  – All Rights Reserved